EnglishFrenchGermanItalianSpanish Realisasi Dana Hibah Priode Juli - September 2017 •  Laporan Dana Hibah dan Bansos (Jan - Juli 2017) •  Menuju 100% Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 •  SK PPID Kabupaten Pelalawan 2017 •  Penerima Dana Hibah Organisasi 2017 •  Penerima Dana Sosial Perorangan 2017 •  LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014 AUDITED •  Pengumuman Seleksi Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM •  Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 •  Himbauan kepada setiap pemilik bangunan dan dunia usaha untuk melengkapi perizinan Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan berlaku. • 
Hari Anti Korupsi Internasional Ucapan Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 s/d 2021 Ruang Publik Kreatif Pangkalan Kerinci Kantor Bupati Pelalawan dari ketinggian

Pemda dan Legislatif Hearing Bersama Management PT RAPP Terkait RKUPHHK HTI

Sumber : Diskominfo Kab.Pelalawan

Selasa, 24 Oktober 2017 - Berita Daerah

Wakil Bupati H.Zardewan saat hearing bersama DPRD dan Perwakilan Management PT.RAPP terkait kebijakan RKUPHHKHTI di Gedung Auditorium Kantor DPRD Lantai III.Selasa (24/10)

Ketua DPRD Nazaruddin memimpin jalannya hearing bersama  yang dihadiri oleh Stake Holder Relations Manager PT RAPP Wan Zak, sejumlah perwakilan yang berjumlah delapan orang dari Asperikom dan masing masing Ketua Fraksi DPRD sempat terjadi insiden kecil dan berlangsung alot akan tetapi hearing berjalan aman dan lancar dalam kondisi kondusif dengan tidak mengurangi kata sepakat. Selain itu juga hadir Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan dan Sekda Tengku Mukhlis dalam pertemuan tersebut. Hearing dilaksanakan di Auditorium Lantai III Kantor DPRD Pelalawan.Selasa (24/10).

Awal pertemuan hearing perwakilan dari asperikom menyampaikan permasalahan kegundahan atas pembatalan RKU oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga akan berdampak terhadap kelangsungan hidup para pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri di PT RAPP, mereka juga meminta dukungan serta solusi permasalahan yang dihadapi kepada anggota legislatif DPRD Pelalawan terkait jaminan kelangsungan hidup agar tidak dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PT RAPP kepada  sejumlah pekerja dan karyawan PT RAPP, sebelumnya mereka sudah melaksanakan aksi damai demonstrasi dengan puluhan masa yang melakukan aksi di Kantor Gubernur Riau dan DPRD Propinsi Riau.Senin (23/10).

Mendengar keluh dan kesah yang disampaikan oleh perwakilan dari asperikom. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Nazaruddin  terenguh dan prihatin  menerima keluhan dan kegundahan yang di hadapi pekerja dan karyawan PT.RAPP.

 Ketua Adkasi ini juga menekankan pihak management PT RAPP kedepannya agar mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi kepada Pemerintah Daerah dan Legislatif DPRD karena masalah PT RAPP adalah masalah bersama,marwah daerah, dan ini menjadi perhatian semua pemangku kebijakan, terkait persoalan ini bahkan berkali kali Ketua DPRD menegaskan pihak PT RAPP untuk sesegera mungkin mengkomunikasikan apa yang menjadi kekurangan dan kewajiban nya untuk segera di komunikasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ketua DPRD Nazaruddin sepakat dan mendukung dilaksanakannya gerakan pekerja dan karyawan PT RAPP saat unjuk rasa dan demonstrasi yang dilaksanakan di Pekanbaru.Senin(23/10).Ia menambahkan akan sesegera mungkin mengirimkan surat kepada Management PT RAPP untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah pekerja dan karyawan,serta juga menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditembuskan kepada Gubernur Riau,DPRD Propinsi dan Presiden RI agar mengkomunikasikan permasalahan ini sesegera mungkin dan kepastian lahan pengganti untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu Wabup H.Zardewan menyambut baik atas berjalan kondusif aksi unjuk rasa dipekanbaru kemaren . Terkait permasalahan restorasi gambut,  tahun ini  masalah kehutanan sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Riau, dimana kita ketahui Gubernur Riau Andi Rachman juga berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pemerintah Daerah Pelalawan berharap permasalahan ini bisa selesai dan akan menunggu keputusan dan kebijakan dari Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI lebih lanjut. (rls/ryan)

BERITA LAIN

Komentar Pembaca

0 Komentar

Posting Komentar

  Nama
  Email
  Website
  Pesan
  Kode Verifikiasi