EnglishFrenchGermanItalianSpanish Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H, Taqaballahu minna waminkum •  Perbup Tentang Perlindungan Anak •  Penerima Dana Hibah Oktober - Desember 2017 •  Penerima Dana Bansos Oktober - Desember 2017 •  Kompilasi Realisasi Dana Bansos Selama Tahun 2017 •  Kompilasi Realisasi Dana Hibah Selama Tahun 2017 •  Menuju 100% Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 •  SK PPID Kabupaten Pelalawan 2017 •  LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014 AUDITED •  Pengumuman Seleksi Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM •  Himbauan kepada setiap pemilik bangunan dan dunia usaha untuk melengkapi perizinan Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan berlaku. • 
Hari Anti Korupsi Internasional Ucapan Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 s/d 2021 Ruang Publik Kreatif Pangkalan Kerinci Kantor Bupati Pelalawan dari ketinggian

Pertama di Riau Unit Metrologi Legal Kabupaten Pelalawan diresmikan oleh Menteri Perdagangan RI

Sumber : Diskominfo Kab.Pelalawan

Jumat, 23 Maret 2018 - Berita Daerah

Bupati Harris berfoto bersama dengan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Kepala Daerah lainnya saat menghadiri peresmian Unit Metrologi Legal di Bandung.Jumat (23/03)

Bupati Harris hadir bersama sebelas  Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Se Indonesia Unit Metrologi Legal ( UML )  diantaranya Kota Solok,Kabupaten Sijunjung,Kabupaten Merangin,Kabupaten Kotawaringin Timur,Kabupaten Bangka Barat,Kabupaten Bogor,Kabupaten Lamongan,Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Kendal,Kabupaten Tabanan dan Mimika. Untuk Unit Metrologi Legal Propinsi Riau pertama  hanya Kabupaten Pelalawan yang diresmikan. Peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pasar dan UMKM  Kabupaten Pelalawan Zuerman Das yang turut mendampingi Bupati Harris melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal kabupaten Pelalawan Zulfikar sebelum berlangsungnya acara melalui via telephone membenarkan kegiatan tersebut.  Ia mengatakan bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri pengolahan kelapa sawit yang telah beroperasi sebanyak 27 unit pabrik minyak sawit.

Dirinya  menambahkan pengumpul buah kelapa sawit milik koperasi dan masyarakat kurang lebih sebanyak 100 unit. Tentunya sektor usaha tersebut mempergunakan alat ukur,takar,timbangan dan perlengkapan yang membutuhkan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kebenaran pengukuran dan perlindungan konsumen.

UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pasar dan UMKM Kabupaten Pelalawan  di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal  yang telah memiliki legalitas dalam pelayanan tera/tera ulang berdasarkan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Takar dan Tera Ulang  (SKKPTTU) Nomor :  83/PKTN/KKPTTU/08/2017 Tanggal 24 Agustus  2017.

Dengan adanya legalitas tersebut, Kabupaten Pelalawan menjadi Kabupaten Pertama di Propinsi Riau yang dapat melaksanakan pelayanan tera/tera ulang  Perizinan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) secara mandiri.  Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada urusan perdagangan di mana metrologi legal menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten /kota.

Sementara itu Bupati Pelalawan H.M.Harris disela acara saat diwawancarai media lokal daerah menyambut baik dengan telah diresmikannya Unit Metrologi Legal oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. Mantan Ketua Adkasi ini berharap dengan telah diresmikannya Unit Metrologi Legal pertama di Provinsi Riau oleh Menteri Perdagangan kepada Instansi terkait agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat maksimal dilakukan terutama berkaitan dengan sektor usaha menggunakan alat ukur,takar dan timbangan sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sebagaimana yang kita ketahui amanat undang-undang juga melegalkan urusan tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya keakuratan alat ukur,takar dan timbangan beserta perlengkapan lainnya  kita bisa meningkatkan sektor perdagangan dan indstri di Kabupaten Pelalawan.  

Tampak hadir Kepala Direktorat Jenderal, Para Direktur ,Pejabat Eselon Kementerian Perdagangan RI dan Kepala Daerah (rls/dar/yan)

BERITA LAIN

Komentar Pembaca

0 Komentar

Posting Komentar

  Nama
  Email
  Website
  Pesan
  Kode Verifikiasi