Pelalawan, Mediacenter-Menindaklanjuti zoom meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Bupati Pelalawan H. Zukri, SE mengadakan rapat tindak lanjut pengendalian inflasi daerah yang dihadiri oleh Dinas Koperasi UMKM Perindag, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Bagian Perekonomian dan SDA. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, SE didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Fakhrizal, M.Si, Senin (19/8/2024) bertempat di ruang rapat Bupati Pelalawan.
Dalam arahannya, Bupati Pelalawan H. Zukri, SE menekankan kepada seluruh anggota TPID agar bersinergi dalam rangka pengendalian inflasi.
“Sinergitas dan kekompakan harus kita lakukan untuk mengatasi variabel-variabel yang dapat menyebabkan inflasi. Saya juga meminta agar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan maping (pemetaan) terhadap daerah-daerah yang rawan inflasi dengan tetap berkoordinasi dengan OPD teknis terkait serta melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan pangan. Kemudian kita juga bisa melakukan optimalisasi lahan-lahan potensial untuk melakukan gerakan menanam demi menjaga ketersediaan pangan kita.” Ujar Bupati.
Sementara itu, Asisten II Drs. Fakhrizal, M.Si menyampaikan bahwa secara nasional, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh BPS RI, Indonesia cenderung mengalami deflasi, hal ini berdasarkan angka IPH (indeks Perubahan Harga) di sebagian besar daerah yang mengalami penurunan IPH, namun ada beberapa daerah juga mengalami inflasi dari komoditas tertentu. Fakhrizal juga menekankan kepada Tim TPID Kabupaten Pelalawan untuk memperhatikan beberapa poin terkait inflasi yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, yakni IPH Kabupaten Pelalawan -1,03 % berdasarkan data BPS Provinsi Riau dengan komoditas andil perubahan harga yaitu bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Asisten II Fahkrizal menyampaikan bahwa salah satu penyebab inflasi daerah adalah adanya kelesuan ekonomi daerah yang erat kaitannya dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah, sehingga Bapenda diminta agar menyiapkan data realisasi PAD dan BPAKD menyiapkan data realisasi belanja.(MC.Pelalawan).
